Polemik yang menyoal urusan perumahan bagi rakyat bawah seolah tidak berujung bagi keberpihakan terhadap masyarakat bawah itu sendiri. Sejumlah pemangku kepentingan masih saling berbenturan satu sama lain. Semisal dengan penyedia layanan kredit KPR, pemerintah masih harus tarik ulur terkait kesepahaman besaran suku bunga kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) masih gencar melakukan negosiasi dengan sejumlah bank penyedia layanan kredit FLPP agar dapat memberikan suku bunga terendah dengan target masyarakat kalangan bawah dapat memiliki rumah dengan angsuran terjangkau.

Permintaan penurunan suku bunga FLPP tersebut didasarkan atas penurunan suku bunga Bank Indonesia (SBI), di mana saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasi (PKO) terdahulu antara Kemenpera dan sejumlah bank penyedia layanan FLPP besaran SBI sekitar 8 persen, maka jika pada tahun ini SBI turun menjadi 6 persen pemerintah berharap suku bunga FLPP juga ikut turun.

Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz mengatakan suku bunga tersebut bisa lebih diturunkan mengingat dana yang diberikan pemerintah cukup besar. Bunga Kredit Perumahan Rakyat (KPR) komersil, kata dia, yang ditawarkan oleh bank sudah turun menjadi sebesar 9 persen, padahal menurutnya Kemenpera masih memberikan bantuan likuiditas sebesar 60 persen.

Pemerintah menyediakan dana FLPP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjumlah total 20,7 triliun rupiah untuk periode 2010 hingga 2014. Melalui program FLPP yang dimulai sejak Oktober 2010 lalu dengan dana sebesar 2,6 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2011 lalu dianggarkan 3,5 triliun rupiah.

Anggaran tersebut akan digabung dengan dana perbankan agar pembiayaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). MBR yang mengikuti program ini memperoleh suku bunga sebesar 8,15 hingga 9,95 persen untuk rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

Kemenpera merencanakan mengurangi penempatan dana FLPP kepada bank yang semula sebesar 60 persen menjadi 50 persen, sedangkan sisanya diharapkan merupakan dana dari pihak bank. Saat ini, kata Menpera pihaknya tengah menunggu pengajuan proposal baru dari perbankan agar dilakukan penurunan suku bunga FLPP.

"Kami akan terus melakukan negosiasi dengan pihak bank agar bersedia memberikan bunga sekitar 7 persen, karena kalau SBI 9 persen turun 2 persen suku bunga FLPP juga turun 2 persen di kisaran 7 atau bahkan 5-6 persen saja," kata Menpera di Jakarta pekan lalu.

Menurutnya Kemenpera menargetkan PKO dengan perbankan tentang program FLPP yang saat ini dihentikan sementara akan dioperasikan kembali pada bulan Februari mendatang. "Kami sudah mengirimkan surat kepada seluruh bank-bank penyalur FLPP terkait pelaksanaan program FLPP Tahun 2012. Saya berharap seluruh proposal besaran suku bunga bisa dari bank seperti BTN, Bukopin, BNI 46 dan Bank Pembangunan Daerah bisa segera diterima," tambah Menpera.

Namun demikian, lanjut dia saat ini Kemenpera terus melakukan usaha untuk menurunkan suku bunga FLPP walaupun belum terjadi kesepahaman dari beberapa pihak.

Tempatkan Dana Tambahan

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda mengatakan bahwa pada dasarnya sejumlah pengembang menyambut baik rencana penurunan suku bunga FLPP tersebut.

Hanya saja menurutnya pemerintah mesti memberikan perhatian lebih serius lagi terhadap penempatan dana FLPP ke sejumlah bank penyedia layanan. "Kemungkinan kalau 6 persen cuma bank BTN yang bisa kalau bank lain belum tentu, tetapi idealnya saya kira 7 persen, " kata Ali Jumat (20/1).

Dijelaskannya agar program tersebut berlaku secara efektif kepada semua pemangku kepentingan pemerintah perlu menempatkan dana tambahan dari sekarang menjadi 90 persen bukan malah mengurangi.

Penambahan tersebut, kata dia agar perbankan bisa menurunkan suku bunga FLPP yang diinginkan pemerintah sebesar 5 atau 6 persen.

Tidak hanya itu kata dia, sikap pemerintah yang menghentikan sementara PKO FLPP tersebut berakibat kerugian pada pengembang dan masyarakat.

"Seharusnya pemerintah masih tetap menjalankan PKO yang lama sambil tunggu PKO baru. Ini menunjukkan kinerja manajemen Kemenpera tidak sistematik dan tanpa arah," kata Ali.

Lebih jauh dia menjelaskan akibat tarik ulur suku bunga antara pemerintah dengan bank penyalur, membawa dampak buruk bagi suplai rumah murah akibat terhentinya proyek perumahan khusus MBR. Dia menyebut penghentian sementara penyaluran FLPP tersebut yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat menengah ke bawah dalam penyediaan rumah.

Di lain pihak, pengamat hukum properti Erwin Kallo mengatakan adanya sejumlah persoalan birokrasi dalam regulasi komersil yang dikeluarkan Kemenpera yang pada akhirnya berdampak pemisahan antara daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga jual rumah murah.

Pemisahan tersebut menurut Erwin banyak dipengaruhi oleh sejumlah biaya-biaya perijinan seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan perijinan lainnya.

"Kalau biaya-biaya tersebut dihapuskan, paling tidak bisa mengurangi 30 persen dari harga jual rumah murah. Tentunya ini perlu sinergi antara sejumlah pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perbankan serta pengembang, " kata Erwin, Sabtu (21/1).

Persoalan rumah murah bagi MBR kata dia, pemerintah perlu menjadikannya semacam program terpadu yang secara khusus diterapkan berbeda dengan proyek perumahan lainnya, salah satu upaya yang perlu dilakukan menurutnya adalah penghapusan sejumlah biaya-biaya perijinan. []