JAKARTA - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah mereinvestasikan sebagian pendapatan dari bea keluar minyak sawit mentah (CPO) ke prasarana penunjang industri. Selama ini, dana pajak bea keluar dari kelapa sawit sebesar 31 triliun rupiah tidak dikembalikan ke petani.

"Seharusnya dana bea keluar itu bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur di perkebunan sawit maupun peremajaan kebun sawit milik petani. Kami menghasilkan devisa tetapi tidak mendapatkan manfaat dari pajak yang dikenakan," kata Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad pada seminar bertajuk "Kebijakan Pemerintah Miskinkan Petani" yang diselenggarakan Koran Jakarta di Jakarta, Kamis (26/1). Terkait hal tersebut, Apkasindo, lanjut Asmar, sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan, Kemennterian Pertanian dan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk menagih dana pajak BK tersebut. Pihaknya juga sudah mengadukan persoalan tersebut ke DPR, tetapi sampai saat ini belum ada respons positif.

Asmar berharap dana dari pajak tersebut dikembalikan ke sektornya secara periodik. Jika tidak ada transparansi terkait dana itu, pihaknya siap mengajukan persoalan tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi agar diusut.

"Di Malaysia, 3,5 dollar per ton dari pajak yang dikenakan dari ekspor sawit dikembalikan untuk pembangunan perkebunan milik petani dan promosi. Di Indonesia, dana pajak bea keluar tidak transparan. Di saat bersamaan, petani kesulitan mencari dana untuk peremajaan kebun, padahal kondisi kebun sudah tua," papar Arsjad.

Akibat tidak transparannya penggunaan pajak tersebut, saat ini 80 persen kebun sawit petani dari total 1,3 juta hektare kebun yang ada produktivitasnya rendah. Rata-rata produktivitas 1,3 ton per hektare, jauh di bawah produktivitas kebun milik Malaysia yang mencapai 4 ton per hektare.

Cetak Biru

Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy, dalam acara yang sama, mendesak pemerintah segera membuat cetak biru kelapa sawit yang hams mengarah pada kedaulatan di selctor energi. Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar harus memiliki strategi jitu agar dapat menumbuhkembangkan industri kelapa sawit.

"Indonesia selama ini dianggap menjadi ancaman negara-negara besar seperti Amerika dan Eropa. Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia bisa lepas dari kebergantungan energi fosil, digantikan dengan energi berbasis kelapa sawit," papar Ichsanuddin.

Menurut dia, tidak aneh jika negara-negara maju habis-habisan memakai jasa LSM asing untuk menghambat tumbuhnya industri kelapa sawit, lewat isu-isu lingkungan serta punahnya beberapa spesies binatang seperti orangutan.

Dengan adanya cetak biru industri sawit mulai hulu hingga hilir, akselerasi peningkatan industri sawit dalam negeri bisa lebih terarah. Indonesia dapat menentukan arah kebijakan kelapa sawit tanpa harus disetir oleh kepentingan asing.

Ichsanuddin mengaku nilai ekspor kelapa sawit Indonesia terus mengalami peningkatan. Sampai 2010, nilai ekspor Indonesia dari kelapa sawit menyentuh angka 16 miliar dollar AS. Hasil itu menyumbang devisa sekitar 14 miliar rupiah pada 2011. Angka itu tertinggi dari industri-industri lainnya seperti tekstil dan manufaktur.

"Perselisihan yang terjadi antara petani plasma, petani inti, dan perusahaan seperti yang terjadi di Mesuji seharusnya diselesaikan dengan baik-baik, duduk bersama demi kepentingan bangsa." []