JAKARTA - Minat investor asing berinvestasi ke infrastruktur yang ditawarkan pemerintah masih minim. Hal itu tecermin pada masih kecilnya porsi kepemilikan mereka pada surat berharga negara syariah (SBSN) atau sukuk. Per 25 Januari 2012 kepemilikan asing dalam SBSN/sukuk hanya sebesar 7,13 persen atau sekitar 4,477 miliar rupiah dari total SBSN sebesar 62,771 miliar rupiah.

Kepemilikan terbesar SBSN masih dipegang industri asuransi sebesar 13,09 persen, bank konvensional 12,65 persen, serta kepemilikan perorangan 12,45 persen. Kepala ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman menilai penerbitan sukuk berbasis proyek semestinya sudah dinantikan para investor. Pasalnya, yang menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah pembebasan lahan. Saat ini undang-undang tersebut sudah selesai sehingga kepercayaan investor semakin baik terhadap pembangunan proyek di Indonesia.

"Dasar dari sukuk berbasis proyek ini kan pembangunan proyek. Selama ini investor menilai jalannya proyek-proyek di Indonesia tidak pernah sukses akibat masalahan pembebasan lahan," kata Juniman.

Ia mengatakan pembangunan proyek di Indonesia bisa berjalan dengan lancar jika pemerintah menyelesaikan peraturan pelaksanaan dari undang-undang pembebasan lahan dalam waktu dua bulan ini. Selain itu, pemerintah harus menunjukkan kinerja pembangunan infrastruktur seperti jalan tol atau jalan raya yang mandek akibat pembebasan lahan. Pemerintah sendiri menargetkan penerbitan sukuk berbasis proyek pada tahun 2012 sebesar 42 triliun rupiah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan, Rahmat Waluyanto di Jakarta, pekan lalu, mengatakan sudah mendapatkan izin dari menteri keuangan untuk menjadikan sekitar 40 ribu proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan menjadi underlying sukuk proyek tahun ini.

Selain jumlah tersebut, pemerintah masih memunyai underlying barang milik negara (BMN) yang merupakan carry over persetujuan tahun 2011 sebesar 18,6 triliun rupiah sehingga total underlying asset tahun ini sekitar 60,6 triliun rupiah. "Untuk tahun ini kita sedang melakukan identifikasi dan disiapkan untuk dimintakan persetujuan," kata Rahmat.

Seperti diketahui, pemerintah akan melelang SBN Syariah berbasis proyek pada 31 Januari dengan seri PBS-0001, PBS-0002, dan PBS-0003 dengan target indikatif 1 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga akan melelang sukuk negara dengan seri IFR0010 (reopening) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2012. []