Kementerian Perumahan Rakyat hingga akhir Januari 2012 belum juga menetapkan revisi suku bunga kredit rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pembiayaan kredit rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terhenti selama sebulan.

Sejak awal Januari 2012, perjanjian kerja sama operasional (PKO) antara Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan, dan bank pelaksana untuk penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) berakhir.

Selama proses perpanjangan perjanjian, penyaluran kredit rumah bersubsidi dihentikan. Pemerintah menjanjikan bahwa PKO tentang FLPP akan tuntas akhir Januari 2012. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat Sri Hartoyo di Jakarta, Senin (30/1), mengaku, hingga kini belum ada keputusan apa pun terkait dengan penetapan revisi suku bunga FLPP. ”Sampai hari ini (Senin) belum diputuskan, yang pasti suku bunga akan turun,” ujar Sri melalui pesan singkat elektronik.

Sri menambahkan, PKO tentang FLPP masih dalam proses. Pihaknya berharap awal Februari 2012 sudah ada penetapan. Sebelumnya, FLPP ditetapkan berupa subsidi suku bunga tetap kredit (fixed rate) rumah subsidi pada kisaran 8,15-9,95 persen dalam tenor 15 tahun. Sumber dana berasal dari pemerintah dan perbankan dengan komposisi dana penyertaan berbanding 60:40. Dalam revisi, pemerintah menghendaki suku bunga turun dalam FLPP pada kisaran 7 persen, dengan komposisi dana 50:50.

Bank siap membiayai

Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung mengemukakan, sudah ada bank yang sepakat menurunkan suku bunga FLPP, di antaranya BNI dan BRI serta bank pembangunan daerah.

Namun, kesepakatan itu masih harus dilegalkan melalui peraturan menteri perumahan rakyat dan legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengemukakan, kesimpang- siuran itu menyebabkan nasib rumah rakyat semakin tidak jelas. Apalagi, belum semua bank tersebut siap di lapangan dan kesiapan sumber daya manusia belum memadai.

Dampaknya, rakyat semakin sulit mendapatkan rumah dengan bunga yang rendah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun target FLPP adalah konsumen berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan.

”Sebaiknya semua pihak dapat berpikir untuk kepentingan nasional dengan mendengarkan aspirasi dari bank dan konsumen,” ujar Ali Tranghanda. []