Pemerintah siap membahas bersama kontraktor kontrak kerja sama mengenai pendanaan--mengelola dana pinjaman dan membiayai--proyek sektor migas berbasis trustee borrowing scheme. Menteri Keuangan Agus D.W Martowardojo mengatakan pemerintah memang masih memproses dan belum menunjuk perbankan mana pun, baik nasional maupun asing terkait hal itu. Belum [ditunjuk]. Saya rasa nanti masih akan ada pembahasan lagi soal itu. Selain itu, Kemenkeu akan terlibat dalam pembentukan escrow account [rekening penampungan] dalam skema itu,“ ujarnya ketika ditemui di Gedung DPR-RI, kemarin.

Pernyataan Agus itu dikemukakan berkaitan dengan adanya permintaan dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Blok Masela, Maluku terkait dengan trustee borrowing scheme (TBS). TBS dalam industri migas merupakan sebuah model yang sudah mulai dikembangkan, terutama untuk mendanai proyek skala besar. Pada skema itu, bank atau institusi keuangan mempunyai tiga tugas pokok.

Pertama, bertindak selaku pihak peminjam (borrower) melalui loan agreement dengan pem beri pinjaman (lender). Kedua, menerima proceeds atau hasil penjualan produk dari buyers. Ketiga, bertindak selaku paying agent yang akan mendistribusikan proceeds atau hasil penjualan produk kepada semua pihak yang berhak.

Khusus Blok Masela, Pengamat Migas Eddy Purwanto menilai proyek itu sebaiknya menggunakan perbankan atau institusi keuangan nasional tidak hanya sebagai paying agent saja, tetapi juga sebagai trustee, borrower, dan lender secara sindikasi.

“Artinya, mereka [perbankan atau institusi keuangan nasional] bisa menikmati keuntungan. Sisi lainnya, devisa tetap ada di Indonesia,“ tuturnya. Lapangan Abadi di Blok Masela, Laut Arafura, Maluku merupakan proyek dengan nilai investasi yang cukup besar, yakni mencapai US$25 miliar.

Pemegang saham di blok itu masing-masing Inpex Masela yang memegang porsi 60% yang juga sebagai operator, Shell Upstream Overseas Services (I) Limited 30% dan PT Energi Mega Persada (EMP) Energi Indonesia 10%.

Berkaitan dengan regulasi berkaitan dengan TBS, Eddy mengakui model itu saat ini masih belum ada payung hukumnya dan Bank Indonesia diharapkan bisa menyiapkan regulasi yang mengatur soal tersebut.

“Agar ada saling percaya di antara para pihak, cadangan proyek [gas] juga harus disertifikasi oleh lembaga yang kredibel.“ Pernyataan senada juga diungkapkan Vice President Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Sammy Hamzah.

Menurutnya, model TBS masih terhambat di Bank Indonesia yang menyatakan semua hasil dana tersebut harus menggunakan bank lokal. “Ini akan menjadi kendala untuk investasi yang nilainya sangat besar.“

Meskipun masih ada kendala, seperti disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana, lembaga itu juga berharap perbankan nasional ikut aktif dalam TBS untuk mengelola dana pinjaman dan membiayai proyek-proyek minyak dan gas di Tanah Air.

“Model pendanaan TBS sangat lazim digunakan pada proyek migas yang nilai investasinya sangat besar, serta membutuhkan sindikasi lembaga keuangan untuk membiayai proyek tersebut. Kami menyarankan perbankan nasional dapat menjadi trustee juga untuk proyek migas yang ada,“ ujarnya. []