Wednesday, May 16, 2012
Peraturan Menteri Energi tentang Alokasi Gas Diminta Direvisi
Total saham Bumi yang telah dibeli perseroan hingga 2 April 2012 tercatat 548,59 juta saham atau 2,64 persen senilai 149,98 juta dollar AS.
Wednesday, May 16, 2012
Ekspor Batu Bara Akan Dikenai Bea Keluar
Pemerintah berencana untuk mengeluarkan regulasi untuk mengerem laju ekspor komoditas itu.
Wednesday, May 16, 2012
September, PPJT Proyek 6 Tol Dalam Kota Diteken
Dengan diterbitkannya SP2LP, maka proses pémbebasan tanah diperkirakan bisa dilakukan pada awal 2013.
Tuesday, May 15, 2012
Arutmin Pemasok Batu Bara Terbesar Proyek 10 Ribu Megawatt
Arutmin akan memasok ke beberapa PLTU di Jawa, seperti PLTU Indramayu, Rembang, Pacitan dan Labuan
| BNBR | 50.00 | 0.00% |
| BUMI.JK | 1,670.00 | -6.18% |
| UNSP | 260.00 | -7.14% |
| ENRG | 161.00 | -4.17% |
| BTEL | 230.00 | +2.22% |
| ELTY | 102.00 | -1.92% |
| BRMS | 540.00 | -3.50% |
| DEWA | 63.00 | -4.55% |
| BUMI.L | 412.20 | -1.62% |
| VIVA | 780.00 | +8.33% |
| BRAU | 420.00 | -1.18% |
| On Wednesday, May 16, 2012 16:37 | ||
Tuesday, Jan 31, 2012
DPR Tolak Pengalihan Bensin ke Pertamax
JAKARTA – Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak usul pemerintah mengalihkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke bahan bakar nonsubsidi jenis Pertamax.
“Perpindahan pengguna Premium ke Pertamax dianggap terlalu mahal atau tidak memenuhi rasa keadilan,” ujar Ketua Komisi Energi Teuku Riefky Harsya (Partai Demokrat), pada saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin.
Selain menolak usul pengalihan ke Pertamax, Dewan menilai rencana konversi ke gas punya tingkat kesulitan yang tinggi. Dengan demikian, hal itu tidak dapat terkejar dalam waktu dekat. Sebagai solusi, Dewan meminta pemerintah segera mengajukan usul alternatif kebijakan pengurangan besaran subsidi pada penjualan Premium per liter.
Untuk itu, DPR meminta pemerintah segera mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyanggupi hasil kesimpulan dan permintaan Komisi Energi tersebut.
Pemerintah memang sedang mengkaji untuk menurunkan besaran subsidi Premium. Seperti diketahui, harga keekonomian Premium adalah Rp 8.200 per liter. Sedangkan harga jual ke masyarakat adalah Rp 4.500 per liter. Dengan demikian, subsidinya sebesar Rp 3.700.
“Nanti akan dikurangi subsidinya apakah menjadi Rp 3.200 per liter atau menjadi Rp 2.600 per liter. Nanti kami putuskan,” kata Jero. Dia mengatakan, idealnya harga Premium naik sebesar Rp 500- 1.500 per liter. Jika kebijakan ini yang dipilih, diperlukan percepatan perubahan APBN.
“Itu yang sedang kami pertimbangkan dan upayakan. Agar pengendalian tetap bisa berjalan.” Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi Energi mengkritik konsep pembatasan BBM bersubsidi. Alasannya, rencana tersebut dinilai tak jelas.
Wakil Ketua Komisi Energi Effendi Simbolon (PDI Perjuangan) mempertanyakan bentuk pengendalian konsumsi bahan bakar tersebut.“Apa harga dinaikkan, konsumsi dibatasi, atau konversi ke gas,”ujarnya. Sedangkan anggota dari Fraksi Golkar, Satya W.Yudha, meminta pemerintah lebih detail dalam menjelaskan bentuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut.“
Berapa penghematan kalau diterapkan? Penggunaan penghematan nantinya untuk apa?”katanya. Bobby Rizaldi (Partai Golkar) bahkan meminta pemerintah memaparkan lebih terperinci soal teknisnya di lapangan apabila pembatasan diterapkan. Terutama bagaimana menghadapi masyarakat yang ngotot menggunakan Premium padahal tidak berhak. []
“Perpindahan pengguna Premium ke Pertamax dianggap terlalu mahal atau tidak memenuhi rasa keadilan,” ujar Ketua Komisi Energi Teuku Riefky Harsya (Partai Demokrat), pada saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin.
Selain menolak usul pengalihan ke Pertamax, Dewan menilai rencana konversi ke gas punya tingkat kesulitan yang tinggi. Dengan demikian, hal itu tidak dapat terkejar dalam waktu dekat. Sebagai solusi, Dewan meminta pemerintah segera mengajukan usul alternatif kebijakan pengurangan besaran subsidi pada penjualan Premium per liter.
Untuk itu, DPR meminta pemerintah segera mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menyanggupi hasil kesimpulan dan permintaan Komisi Energi tersebut.
Pemerintah memang sedang mengkaji untuk menurunkan besaran subsidi Premium. Seperti diketahui, harga keekonomian Premium adalah Rp 8.200 per liter. Sedangkan harga jual ke masyarakat adalah Rp 4.500 per liter. Dengan demikian, subsidinya sebesar Rp 3.700.
“Nanti akan dikurangi subsidinya apakah menjadi Rp 3.200 per liter atau menjadi Rp 2.600 per liter. Nanti kami putuskan,” kata Jero. Dia mengatakan, idealnya harga Premium naik sebesar Rp 500- 1.500 per liter. Jika kebijakan ini yang dipilih, diperlukan percepatan perubahan APBN.
“Itu yang sedang kami pertimbangkan dan upayakan. Agar pengendalian tetap bisa berjalan.” Sebelumnya, sejumlah anggota Komisi Energi mengkritik konsep pembatasan BBM bersubsidi. Alasannya, rencana tersebut dinilai tak jelas.
Wakil Ketua Komisi Energi Effendi Simbolon (PDI Perjuangan) mempertanyakan bentuk pengendalian konsumsi bahan bakar tersebut.“Apa harga dinaikkan, konsumsi dibatasi, atau konversi ke gas,”ujarnya. Sedangkan anggota dari Fraksi Golkar, Satya W.Yudha, meminta pemerintah lebih detail dalam menjelaskan bentuk pengendalian konsumsi BBM bersubsidi tersebut.“
Berapa penghematan kalau diterapkan? Penggunaan penghematan nantinya untuk apa?”katanya. Bobby Rizaldi (Partai Golkar) bahkan meminta pemerintah memaparkan lebih terperinci soal teknisnya di lapangan apabila pembatasan diterapkan. Terutama bagaimana menghadapi masyarakat yang ngotot menggunakan Premium padahal tidak berhak. []