Pemerintah menilai, penolakan Amerika Serikat atas minyak sawit mentah (crude palm oil) Indonesia tidak dibenarkan dalam aturan di Organisasi Perdagangan Dunia. Penolakan itu tidak bisa dibiarkan karena dapat membahayakan pasar minyak kelapa sawit mentah Indonesia.

“Kita tidak boleh diam karena ini membahayakan pasar kita. (Penolakan) Itu bisa kita kategorikan sebagai technical barrier (penghalang teknis). Itu tidak boleh terjadi dan tidak dibenarkan dalam WTO,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Selasa (31/1) di kompleks Istana Negara.

Menurut dia, pemerintah yang dalam hal ini dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian bersama-sama pemangku kepentingan akan memberikan penjelasan ilmiah kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Pemerintah AS, serta membantah anggapan bahwa CPO merupakan bahan baku biodiesel yang tidak ramah lingkungan.

Indonesia juga akan mempertanyakan dasar klaim AS bahwa biodiesel dari CPO itu tidak ramah lingkungan. ”Dasarnya apa? Tidak ramah lingkungan di mananya? Ini yang harus dijelaskan secara ilmiah, diargumentasikan secara jelas,” katanya. ”Saya tidak tahu alasan di balik (penolakan AS) itu. Apa pun alasannya, yang penting obyektif. Jangan memproteksi dengan cara-cara yang tidak benar dan itu tidak dibenarkan dalam WTO. Kita berhak menjelaskan,” katanya.

Hatta menambahkan, penolakan terhadap CPO Indonesia sebelumnya dilakukan negara-negara Eropa. Namun penolakan itu bisa dipatahkan dengan penjelasan yang obyektif.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Benny Wahyudi di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Selasa (31/1), menegaskan, Indonesia siap memperdebatkan penolakan AS atas produk turunan CPO yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel di sana. Klarifikasi dan penyampaian data informasi sangat dibutuhkan agar ada persamaan persepsi dan sesuai dengan berbagai fakta akurat sehingga tidak sewenang-wenang melarang CPO Indonesia.

”Perhitungan dan metodologi penghitungan emisinya dilakukan sewenang-wenang. Mereka memiliki kriteria perhitungan sendiri,” ujar Benny.

Menurut Benny, ekspor CPO ke AS sesungguhnya tidak terlampau besar. Namun, industri CPO tetap berupaya memperbesar pasar ke AS. Dikhawatirkan, pelarangan komoditas ini merambat ke produk lainnya.

Kementerian Perindustrian menilai sikap AS menolak produk turunan CPO itu masih wajar karena jangan sampai niat mereka mengganti bahan bakar terbarukan dengan CPO tidak berdampak signifikan dalam pengurangan emisi gas karbon. Selain AS, Eropa pun rupanya juga berupaya mengurangi emisi gas karbon di wilayah negaranya.

Benny mengatakan, pihaknya masih melakukan konsolidasi internal untuk mempersiapkan materi klarifikasinya. Bersama dengan Malaysia, Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sedang berupaya agar ekspor CPO ke AS dapat berjalan kembali. []