Pemerintah mengumpulkan sejumlah data guna menghadapi tudingan Amerika Serikat terhadap produk kelapa sawit Indonesia. “Kementerian bersama-sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia sedang merumuskan untuk melengkapi laporan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),” kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Nasir, kemarin.

Pemerintah mengklaim perkebunan kelapa sawit Indonesia tidak membabat hutan, seperti yang dituduhkan Amerika Serikat. Perkebunan kelapa sawit memanfaatkan kawasan hutan yang rusak. “Kami mengumpulkan data-data untuk membantah itu. Bahkan ada penelitian yang memperkuat data-data tersebut,”kata Gamal.

Amerika Serikat menuding kelapa sawit asal Indonesia ilegal karena ditanam di lahan gambut dan bekas hutan. Tuduhan lainnya, pengurangan emisi gas rumah kaca CPO asal Indonesia hanya 17 persen. Padahal, menurut Gamal, emisi CPO Indonesia sudah lebih dari 20 persen. “Pengusaha-pengusaha sawit pasti sudah memenuhi standar yang ditetapkan,”katanya.

Amerika menolak kelapa sawit asal Indonesia karena dinilai tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan negara tersebut. Notifikasi resmi dari Amerika diterima pada 27 Januari lalu. Pihak Amerika memberi tenggat 30 hari bagi Indonesia untuk merespons hal tersebut.

Direktur Iklim dan Energi WWF-Indonesia, Nyoman Iswarayoga, mengatakan penolakan Amerika seharusnya menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan sawit.“Jika sawit Indonesia sudah memenuhi standar emisi yang ditentukan, tetap bisa masuk ke pasar Amerika Serikat,“katanya kemarin.

Ekspor biofuel ke Amerika Serikat tergolong kecil. Pada 2009,ekspor CPO Indonesia ke beberapa negara, termasuk Amerika, hanya sekitar 16 persen dari total ekspor CPO ke seluruh dunia. Untuk CPO, pasar paling besar adalah India, Cina,Asia, dan Uni Eropa. []